Martyta, Salma Elda (2022) Penegakan Hukum Terhadap Peternakan Babi Yang Tidak Memiliki Izin Menurut Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar). S1 thesis, Universitas Surakarta.
Full text not available from this repository.Abstract
Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar terhadap peternakan babi yang tidak mempunyai izin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam penegakan hokum terhadap peternakan babi yang tidak mempunyai izin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian berfokus pada perilaku (behavior) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data menggunakan tehnik observasi, tehnik wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum terhadap peternakan babi yang tidak mempunyai izin dapat dilakukan secara preventif dan secara represif. Penegakan hukum Preventif terhadap peternakan Babi yang tidak mempunyai izin dilakukan dengan cara pengawasan. Adapun tindakan Represif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praka Kabupaten Karanganyar, yaitu dengan datang secara langsung ke lokasi peternakan Babi setelah adanya laporan dari warga setempat terkait dengan adanya peternakan Babi illegal. Selanjutnya, penegakan hukum represif yang dilakukan oleh pihak satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar yaitu memberikan sanksi dalam bentuk teguran. Jika setelah adanya teguran, pengusaha masih belum mengurus izin peternakan Babi, maka secara teknis operasi dilakukan penutupan atau pencabutan operasional peternakan Babi. Kendala dalam penegakan hukum terhadap peternakan Babi yang tidak mempunyai izin dipengaruhi oleh pertama factor hukum. Sampai saat ini di Kabupaten Karanganyar belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang peternakan, khususnya peternakan Babi Kedua, Faktor penegak hukum. Sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karanganyar sendiri sangat kurang Ketiga, factor sarana dan prasarana. Keempat. Factor kesadaran hukum masyarakat. factor kesadaran hukum masyarakat terlihat kepatuhan pengusaha peternakan babi untuk melakukan izin usaha peternakan Babi.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Additional Information: | M.30/18/22 (SKRIPSI WARNA MERAH) |
| Uncontrolled Keywords: | Penegakan Hukum, Perizinan, Peternakan Babi |
| Subjects: | 1. Universitas Surakarta > Ilmu Hukum K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Staff Library UNSA |
| Date Deposited: | 14 Dec 2022 03:44 |
| Last Modified: | 30 Oct 2023 04:23 |
| URI: | http://repo.unsa.ac.id/id/eprint/204 |
Actions (login required)
 |
View Item |
