Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Militer (Studi Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 57-K/PM.III-12/AD/II/2018) yang Melibatkan Anggota Militer dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Hardiyono, Mohammad Dhiesto (2021) Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Militer (Studi Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 57-K/PM.III-12/AD/II/2018) yang Melibatkan Anggota Militer dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba. Diploma thesis, Universitas Surakarta.

Full text not available from this repository.

Abstract

Tindak pidana narkoba semakin marak bahwan para pelaku seolah-olah tidak mau tahu kalau ada sanksi pidana yang akan menyertainya yang tidak terkecuali anggota militer. Dari hasil penelitian yang dilakukan BNN secara periodik setiap tiga tahunnya, Angka Prevalensi terhadap narkotika mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 prevalensi pada angka 2,23%, pada tahun 2014 prevalensi pada angka 2,18%, pada tahun 2017 pada angka 1,77% dan pada tahun 2019 pada angka 1,80%. Disamping itu, menurut Data Angka Prevalensi Nasional tahun 2019 terhadap orang yang pernah memakai narkotika menjadi berhenti menggunakan dan tidak mengkonsumsi narkotika kembali, terjadi penurunan sekitar 0,6% dari jumlah 4,53 juta jiwa (2,40%) menjadi 3,41 juta jiwa (1,80%), sehingga hampir sekitar satu juta jiwa penduduk Indonesia berhasil diselamatkan dari pengaruh narkotika. Tren prevalensi yang menurun dari tahun 2011 hingga tahun 2017 menunjukkan bukti nyata dan kerja keras BNN bersama instansi terkait lainnya dalam pasa melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia. Anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba, selain dijatuhi hukuman pidana berdasar Undang-Undang Narkotika, Pengadilan Militer yang mengadili dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer atau penurunan pangkat. Metode penulisan yang dipakai disini adalah metode penulisan hukum normatif yang menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, misalnya intrumen hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, buku-buku publikasi dari berbagai organisasi, laporan-laporan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dari hasil penulisan pertimbangan hakim militer dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika tidak mempertimbangkan jumlah barang bukti, tetapi mempertimbangkan kualitas (golongan dari narkotika) dan barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa tindak pidana narkotika. Seharusnya banyaknya barang bukti perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika bukan hanya karena barang bukti yang didapat termasuk dalam salah satu golongan narkotika tertentu.

Item Type: Thesis (Diploma)
Additional Information: M.14/17/21 (SKRIPSI WARNA MERAH)
Uncontrolled Keywords: Tindak Pidana, Narkoba, Anggota Militer
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Lidiya Filza Yasinta
Date Deposited: 06 Oct 2022 04:54
Last Modified: 06 Oct 2022 04:57
URI: http://eprints.unsa.web.id/id/eprint/38

Actions (login required)

View Item View Item