Tama, Ilham Mahendra (2021) Implementasi Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Perusahaan Umum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta. Diploma thesis, Universitas Surakarta.
Full text not available from this repository.Abstract
Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui Implementasi Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Perusahaan umum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta (Studi Perjanjian kerja sama Nomor 522.2/Pks/XII/2016 dan Nomor 02/044.3/Pks/Sra/Diver-Jateng Pelestarian Hutan dan Pengelolaan Kepariwisataan pada wana Wisata Puncak Lawu dan Pringgodani) serta hambatan yang muncul dalam perjanjian kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Karaganyar dan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta. Jenis penelitian ini adalah hokum empiris yang bersifat deskriptif dengan menitikberatkan pada penelitian yuridis sosiologis. Data penelitian berupa perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Pemangku Hutan Surakarta (PKH), studi pustaka dan wawancara dengan Kepala Bidang Destinasi Wisata Kabupaten Karanganyar. Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian bahwa Implementasi Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Perusahaan umum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta sudah berjalan dengan baik, Objek dan Lokasi Kerjasama dalam perjanjian kerjasama ini berupa kegiatan kemitraan pengelolaan kawasan industri hutan pada lokasi wana wisata Puncak Lawu (Cemoro Kandang, Cetho, dan Sukuh) sekipan dan pringgodani, yang merupakan kawasan yang dikuasai oleh Kesatuan Pemangkuan Hutan Surakarta. Hambatan dalam Implementasi Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Perusahaan umum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta : 1) Pemerintah kabupaten karanganyar tidak dapat melakukan pembangunan sarana prasarana di wana wisata puncak lawu, sekipan dan pringgodani dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar karena sesuai Undang-undang keuangan negara tidak diperbolehkan sehingga objek wisata tersebut susah untuk di kembangkan, 2) Dalam hal target bagi hasil pendapatan jika kunjungan wisata menurun sering ada perbedaan pendapat kaitannya persentase pembagian pendapatan objek wisata, Jika ada pesaing baru tidak bias mengikuti persaingan bisnis karena merupakan hutan cagar budaya tidak boleh menebang pohon hutan untuk membuat wahana baru.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | M.8/17/21 (SKRIPSI WARNA MERAH) |
| Uncontrolled Keywords: | Perjanjian kerjasama, tempat rekreasi, Kabupaten Karanganyar |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Lidiya Filza Yasinta |
| Date Deposited: | 17 Oct 2022 03:11 |
| Last Modified: | 17 Oct 2022 03:11 |
| URI: | http://eprints.unsa.web.id/id/eprint/70 |
Actions (login required)
 |
View Item |
