Purbaningtyas, Devi (2022) Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar). S1 thesis, Universitas Surakarta.
Full text not available from this repository.Abstract
Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan untuk mengetahui kendala penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Dalam hal ini, penelitian hukum empiris digunakan untuk melihat bagaimana peran Sat Pol PP Kabupaten Karanganyar dalam penegakan hukum sebagai upaya penertiban PKL. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data menggunakan tehnik observasi, tehnik wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar terkait Pedagang Kaki Lima dilakukan dengan dua arah pola, yang pertama pola penataan secara individu yang kedua pola penataan secara kelompok. Pola penataan secara individu dilakukan dengan cara mendatangi langsung pedagang-pedagang yang berjualan di tempat-tempat tertentu, seperti di jalan Kartini Kabupaten Karanganyar dan tempat-tempat lainnya. Pola penegakan hukum dalam bentuk ini lebih mengedepankan ikatan emosional dengan para pedagang. Dengan adanya pembinaan yang terus menerus ini juga menjadikan pelajaran bagi pemerintah untuk kebijakan. Penataan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar bukan hanya berpola individu saja namun juga penataan secara kelompok. Hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Karanganyar adalah: kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat terutama PKL itu sendiri terhadap apa yang dijalankan oleh Satpol PP Kabupaten Karanganyar ; masih kurangnya sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kerja masih terbatas, sehingga mengakibatkan kinerja Satpol PP Kabupaten Karanganyar kurang optimal; Kurangnya jumlah personil lapangan yang belum memadai dalam penegakan sesuai dengan jumlah Perda yang ada, tidak setimpal dengan jumlah Pedagang Kaki Lima yang melanggar aturan dalam berdagang.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Additional Information: | M.31/18/22 (SKRIPSI WARNA MERAH) |
| Uncontrolled Keywords: | Penegakan Hukum, Pedagang Kaki Lima, Polisi Pamong Praja |
| Subjects: | 1. Universitas Surakarta > Ilmu Hukum K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Staff Library UNSA |
| Date Deposited: | 14 Dec 2022 03:46 |
| Last Modified: | 30 Oct 2023 04:23 |
| URI: | http://repo.unsa.ac.id/id/eprint/205 |
Actions (login required)
 |
View Item |
